Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si, : Pejabat Publik Tak Asal Bicara Dalam Menyampaikan Pandangan.

242

Bandar Lampung,- (BN.Net) Pengamat Komunikasi Universitas Lampung, Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si, pinta pejabat publik tak asal bicara dalam menyampaikan pandangan dihadapan publik. Pejabat publik, katanya harus memiliki kemampuan dalam mengemas pesan.

“Sebagai pejabat publik harus paham dalam menyampaikan pendapat dihadapan publik, terlebih bicara dihadapan media. Dia harus paham apa itu jurnalis dan apa itu media,” ujar Andy Corry Wardhani, lewat sambungan telepon, Rabu (9/2/2022).

Pejabat publik, katanya berfungsi melayani masyarakat. Untuk itu, pejabat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berkomunikasi. “Kalau dia berkata tidak baik, tentu tidak elok bagi seorang pejabat publik,” katanya.

Dalam berkomunikasi, ujar dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unila, pejabat harus lebih berhati-hati. Apabila bicaranya tidak tepat, maka akan mendapat sanksi sosial di masyarakat.

“Pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi jangan sampai ngawur, karena dia selalu diawasi masyarakat. Jangan sampai seperti anggota DPR RI Arteria Dahlan yang keseleo bicaranya beberapa waktu lalu,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, saat membahas perkembangan media daring atau online di Lampung, Senin (7/2/2022), “menggampangkan” perusahaan media dalam mendirikan media online.

Padahal dalam mendirikan media yang dikatakan sebagai media sebagai sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website, membutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi perusahaan itu sendiri.

Diantaranya, harus melengkapi aspek legal formal dengan mendirikan perusahaan yang berbadan hukum sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas (PT), disahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Kemudian, menjalani verifikasi website media online di Dewan Pers. Serta mematuhi etika jurnalistik membuat berita. Selain itu, masih banyak lagi harus dilengkapi media itu, sehingga benar-benar menjadi media online.

BACA JUGA:  Pemprov Lampung Soroti Serius Anjloknya Harga Cabai Akibat Pandemi Covid-19.

Dalam proses pendirian media online yang dirasa membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, baik bersifat materiil dan nonmateriil oleh perusahan media, namun dengan mudahnya digampangkan oleh Emilia Kusumawati.

Pernyataan itu, tentu dapat menyinggung perasaan perusahaan media online yang padahal dalam mendirikan media online harus berjibaku demi melengkapi sejumlah persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.

Selain menggampangkan dalam pembuatan media online, Emilia Kusumawati kesempatan itu juga menilai bahwa wartawan selama ini memiliki stigma negatif di masyarakat. “Dari awal saya menilai wartawan mempunyai stigma negatif,” kata Emilia.

Mengenai pernyataan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Emilia kusumawati, yang “menggampangkan” perusahaan media dalam mendirikan media online, juga ditanggapi serius Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung.

Melalui Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, pernyataan “menggampangkan” dalam mendirikan media online sangat disesalkan.

Kalimat bersifat tendensius terlebih berkonotasi negatif yang keluar dari bibir seorang pejabat publik, seharusnya tidak pantas disampaikan. Sebab, di dalam media online, selain terdapat manajemen juga terdapat wartawan.

“Sebagai pejabat publik yang digaji dari uang rakyat tidak boleh bicara sembarangan, karena teman-teman media yang di dalamnya ada wartawan, seharusnya tidak boleh digampangkan,” ujar dia lewat sambungan telepon, Selasa (8/2/2022).

Dalam mendirikan media online, kata dia, telah diatur dalam undang-undang serta melewati sejumlah tahapan yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu, ia meminta pejabat tersebut meminta maaf dan menarik ucapannya di hadapan publik.

“Sekali lagi kami sangat menyesalkan pernyataan itu. Artinya, pejabat itu belum layak dikatakan sebagai pejabat karena dalam membangun komunikasi terhadap media tidak baik,” ujarnya.

Kesempatan itu, ia juga mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan menghormati profesi masing-masing. “Kalau media online tumbuh dan berkembang tentu pejabatnya harus bangga karena informasi yang dikerjakan tersampaikan,” tutup dia. (***)

BACA JUGA:  Berbagai macam elemen peduli PMI.