Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung mendorong pembangunan dan pengelolaan jalan tol tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas
Berita Natural
Pelindo Regional 2 Panjang Siap Dukung PWI Half Marathon dan HPN-Porwanas 2027 di Lampung
Bandarlampung, – Persiapan Lampung menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 terus dimatangkan. Persatuan Wartawan
Polda Lampung Edukasi calon Pekerja Migran Indonesia di PT Jafa Indo Corpora, Cegah TPPO dan Jalur Ilegal
Lampung Selatan, – Polda Lampung melalui Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menggelar kegiatan sosialisasi perlindungan dan pencegahan Tindak Pidana
DPRD Lampung Dorong Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat
Laporan Seno Aji: OMBUDSMAN Periksa Ulin Nuha Kepala BPN Bandar Lampung Terkait Amankan SHM Prinsipal
Bandarlampung, – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Lampung, Fikri Yasin, S.I.Kom, M.I.Kom melalui asisten pemeriksa mulai melakukan tahap pemeriksaan
Pemungutan PPH Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026
Jakarta, – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Pemungutan tersebut dilakukan oleh empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026. Empat marketplace tersebut adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi masyarakat dan kesiapan implementasi kebijakan. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara marketplace, pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan dimulai pada 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa penyesuaian waktu pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan, dan tidak mengubah substansi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.

















