KPPU Melakukan Penelitian Terkait Dugaan Pelanggaran UU NO.5/1999 Dalam Tataniaga Bahan Olah Karet Di Provinsi Jambi

146

Jambi,- (BN.Net) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II melakukan Kajian atas dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) dalam tataniaga bahan olah karet di Provinsi Jambi. Penelitian ini dimulai dari proses assessment terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2016 (Pergub Jambi No.15/2016) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet Bersih yang diperdagangkan di Provinsi Jambi.

KPPU menilai terdapat subtansi dalam (Pergub Jambi No.15/2016) yang dapat menghambat terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam tataniaga bahan olah karet (bokar) di Provinsi Jambi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 5 “Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga Indikasi yang dibuat oleh GAPKINDO Cabang Jambi yang diterbitkan setiap hari”. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Asosiasi untuk menetapkan dan memberikan informasi harga acuan bahan olah karet yang diperdagangkan di Provinsi Jambi.

“KPPU menilai Regulasi tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 5 (lima) dalam (UU No.5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat karena dapat memfasilitasi Pelaku Usaha untuk membuat kesepakatan dalam menetapkan harga,” Jelas Wahyu Bekti Anggoro, Kepala Kantor KPPU Wilayah II.

KPPU juga akan mendalami lebih lanjut terhadap Regulasi yang mengatur tentang tataniaga bahan olah karet pada Provinsi penghasil karet lainnya,  ,mengingat juga ditemukan adanya regulasi dengan pola dan subtansi yang sama pada Provinsi-provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia.

“Dalam prosesnya KPPU Kanwil II akan mendengarkan keterangan dari Pihakpihak terkait dalam tataniaga bahan olah karet di Provinsi Jambi dan terus melakukan pemantauan serta pendalaman terhadap tataniaga bahan olah karet di Provinsi Jambi, untuk melengkapi unsur-unsur yang dapat membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan Petani Karet di Provinsi Jambi,” tambahnya (***)

BACA JUGA:  Meski Tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Alami Tekanan, Gubernur Arinal Optimistis Tahun 2021 Ekonomi Lampung Tumbuh 5,1 - 5,5 Persen.