Bandarlampung,- (BN.Net) Kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi Republik Indonesia (RI) adakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Keamanan dan Ketahanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Strategi dan Upaya Pemerintah Republik Indonesia bersama Multi-Stakeholder) Di Hotel Swissbell, Kota Bandarlampung, Kamis (01/08/2024)
Dalam sambutannya PJ Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan bahwa kita harus menyadari bahwa sebagai salah satu wilayah pesisir, Provinsi Lampung rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Risiko ancaman Keamanan seperti illegal fishing, piracy and maritime crimes merupakan ancaman nyata yang harus kita waspadai. Aksi-aksi ini tidak hanya mengancam keselamatan kapal dan aktivitas pelayaran, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan kerugian jiwa yang tidak ternilai.
“Dengan ancaman keamanan yang beragam dan kompleks ini, perlindungan dan pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat penting,” jelas Samsudin.
Menurutnya peningkatan kapasitas dan pendidikan juga merupakan bagian penting dari strategi kita. Masyarakat pesisir perlu mendapatkan pelatihan mengenai mitigasi risiko-risiko dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya pesisir. Program-program pelatihan dan kampanye kesadaran harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi risiko bencana dan menjaga lingkungan.
“Penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan yang merusak dan perusakan habitat laut, harus menjadi bagian integral dari kebijakan kita. Kebijakan yang mendukung perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa ekosistem kita tetap terjaga dan berfungsi dengan baik,” tambahnya.
Pemprov Lampung juga berharap Focus Group Discussion dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk penguatan keamanan dan ketahanan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil kita, serta dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait.
“Mari kita bersama sama menjaga dan melestarikan kekayaan alam kita demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi Kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi Dr. RA Adriani Kusumawardani menyampaikan dalam FGD akan melibatkan United Nation Development Program (UNDP) yang akan menggandengkan karang taruna, ibu-ibu PKK dan yang lainnya.
“Karena program ini tidak hanya di Lampung kami akan bergerak di sepanjang pantai Pantura kemudian nanti Indonesia bagian tengah, tidak hanya Bali tapi juga NTT kemudian Ambon, Maluku Papua,” jelas Adriani.
Menurutnya FGD adalah untuk meramu kebijakan atau strategi yang paling tepat kongkritnya nanti akan ada program-program yang melibatkan BUMN dan Perbankan.
“Mereka punya anggaran untuk memajukan rakyat di pesisir terutama di keluarga nelayan yang kurang mampu, nanti kita sinkronkan,” tambahnya.
Terkait pendidikan yang perlu dibangun lebih kepada financial literasi jadi kalau kita bicara Bagaimana ibu-ibunya paham bagaimana cara mengelola keuangan sehingga ada biaya sekolah. “Sebenarnya tidak miskin tapi pengelolaan rumah tangga dan keuangannya perlu ditingkatkan,” tuturnya. (Syah)
