Bandarlampung, – (BN.Net) “Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menyatakan komitmennyauntuk terus melakukan sinergi dan memperkuat pengendalian inflasi,” hal tersebutdisampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah dalam kegiatan High Level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan AksesKeuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur,Bank Indonesia, OJK, FORKOPIMDA, dan perwakilan perbankan di Kantor BupatiLampung Timur (19/3).
“Stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain dilakukan melaluioperasi pasar di bulan Ramadan dan Idulfitri, termasuk Gerakan Pangan Murah hari ini,”tambahnya.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan dalam paparannyamenyampaikan bahwa pada Februari 2025 Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar0,02% (yoy). Dari empat Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi,Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi, yaitusebesar 0,38% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh penurunan harga kelompok AdministeredPrice (AP) dan Volatile Food (VF), utamanya bersumber dari diskon tarif listrik, penurunanharga beras, dan aneka cabai. Di sisi lain, komponen inti mencatatkan pertumbuhan yangcukup stabil, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap baik pada awal tahun2025.
Meski demikian, TPID Kabupaten Lampung Timur perlu mewaspadai beberapakomoditas, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan dagingayam ras yang menunjukkan indikasi kenaikan harga menjelang HBKN Idulfitri 1446 H.
“TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan, untuk itu perlunya sinergiagar program TPID berjalan secara optimal,” ujarnya.
Selanjutnya untuk percepatan akses keuangan di Lampung Timur, Kepala OJKProvinsi Lampung, Otto Fitriandy, merekomendasikan beberapa Program Tim PercepatanAkses Keuangan Daerah (TPAKD) di Lampung Timur tahun 2025 seperti kegiatan literasidan inklusi keuangan, EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah) dan DesaPERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera).
Lebih lanjut Junanto menyampaikan berbagai rekomendasi upaya pengendalian
inflasi selama momentum HKBN Ramadan dan Idulfitri, antara lain melalui strategi 4K
(Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan KomunikasiEfektif). Dalam hal upaya stabilisasi harga bahan pokok yang berkelanjutan, diperlukan peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembentukan Toko Inflasi dan
peningkatan akses keuangan. (**)
