Tulang Bawang Barat,- (BN.Net) Sekretariat DPRD kabupaten tulang bawang barat (TUBABA) Provinsi Lampung diduga tak perduli kan peraturan presiden (Perpres) no.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Berdasarkan laman web Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang di tayangkan di situs sistem Rencana pengadaan (SIRUP-LKPP) Kabupaten Tulang Bawang Barat di sekretariat DPRD memiliki belanja jasa kebersihan gedung dan halaman dengan pagu anggaran Rp.197.500.000-, Kode RUP 41777558 dengan metode E-purchasing
Pengadaan jasa kebersihan dengan Pagu Rp.197.500.000-, Kode RUP 42255951 dengan metode E-purchasing
petugas kebersihan dengan Pagu anggaran Rp.275.400.000-, Kode RUP 34654189 dengan metode Swakelola.
Petugas kebersihan dengan Pagu anggaran Rp.20.400.000-, Dengan koe RUP 34660337 dengan metode Swakelola.
Dari keseluruhan kegiatan pengadaan tersebut, diduga terdapat adanya rekayasa dalam bentuk pemecahan paket pekerjaan, dan terkesan mengesampingkan Peraturan Persiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal, 20 ayat (2) poin (d) jelas menyebutkan bahwa, dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa dilarang, memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberpa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
Saat awak media melakukan konfirmasi ke pihak sekretariat DPRD yang membidangi kegiatan tersebut,Mudianto selaku PPTK mengatakan kegiatan kebersihan di gedung DPRD memiliki dua metode Swakelola dan pengadaan langsung E-purchasing.
“Untuk jasa kebersihan gedung DPRD bagian di luar gedung dan di lantai luar ruangan itu di lakukan oleh penyedia kalau yang Swakelola kita laksanakan sendiri melibatkan OB atau anak honorer,” ujar nya Selasa (2/5/2023).
Sambung dia kembali mengenai kegiatan jasa kebersihan dirinya mengarahkan langsung ke PA dan PPK.
“Kalou untuk OB seluruh nya ada 38 0rang dan untuk gaji nya Rp.850.000,- setiap bulan nya biar jelas ke PA,PPK saya takut kesalahan menjawab nya.”elaknya (Evendi)
