Lampung Timur, – Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, menghadiri sekaligus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Lampung Timur yang digelar di Ruang Rapat Paripurna K.H. Ahmad Hanafiah, Rabu (10/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Rutan Sukadana, Kepala BPN, Kepala BPS, Kepala BNN Kabupaten Lampung Timur, para Kepala OPD, serta Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Dalam penyampaiannya, Azwar Hadi menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Azwar Hadi.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada 29 Mei 2026 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi prestasi membanggakan karena merupakan raihan WTP kedelapan kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Lampung Timur.
Dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada DPRD, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,32 triliun atau 99,09 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp277,57 miliar atau 99,85 persen, serta Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp2,04 triliun atau 98,98 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,30 triliun atau 93,83 persen, yang meliputi Belanja Operasi sebesar Rp1,56 triliun, Belanja Modal sebesar Rp260,31 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17,11 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp462,40 miliar.
Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp20,85 miliar. Ditambah pembiayaan netto sebesar Rp109,10 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp129,96 miliar, sebagaimana hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Azwar Hadi menegaskan bahwa keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak terlepas dari sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Segala capaian yang diraih hingga saat ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat Lampung Timur. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Melalui rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel diharapkan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur yang lebih maju dan berkelanjutan. (***)
