Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Muhammad Syukron Muchtar dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jumat (17/07/2026).
Menurut Fraksi PKS, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran dan raihan opini WTP, tetapi harus tercermin dari manfaat nyata. Di antaranya meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, tersedianya air bersih, membaiknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, terlindunginya petani serta pelaku usaha kecil, hingga pemerataan pembangunan.
Fraksi PKS mengapresiasi Pemprov Lampung yang kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan 2025. Namun capaian itu dinilai harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyatakan Raperda dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan catatan Pemprov memberikan jawaban komprehensif disertai data, lokasi kegiatan, dan rencana tindak lanjut. (**)
