Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi alat
Tag: DPRD Provinsi Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja untuk Dorong Pembangunan Berkualitas
Bandarlampung, – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi
Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuk Tahap Berikutnya
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Fraksi PKS: Keberhasilan APBD Harus Terasa Manfaatnya oleh Masyarakat
Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuki Tahap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung
Bandar Lampung,- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan
Fraksi Gerindra Apresiasi 12 Kali WTP, Dukung Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Dibahas Lebih Lanjut
Bandarlampung, – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI
Delapan Fraksi DPRD Lampung Sampaikan Pandangan Umum, Soroti Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Bandarlampung, – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
DPRD Lampung Jadwalkan Jawaban Gubernur 20 Juli, Pembahasan Raperda APBD 2025 Berlanjut
Bandarlampung, – Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap baru setelah delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan
Pemprov Lampung Perkuat Transparasi dan Akuntabilitas Lewat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka,
DPRD Lampung Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Transparansi Jadi Fokus Utama
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 122
- Berikutnya
