Perkembangan Penyelidikan Kasus Minyak Goreng di Provinsi Lampung.

315

Lampung,- (BN.Net) Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mulai melakukan penyelidikan atas kasusminyak goreng nomor register No. 03- 16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia.

Penyelidikan tersebut dimulai sejak tanggal 30 Maret 2022 dan akan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari ke depan dengan agenda permintaan keterangan para terlapor, saksi, dan ahli serta pemintaan surat dan atau dokumen yang dibutuhkan.

“Melalui proses penyelidikan, KPPU menduga telah terjadi berbagai jenis pelanggaran dalam kasus minyak goreng, yakni dugaan penetapan harga dengan pergerakan harga minyak goreng yang sama, dugaan kartel pengaturan produksi dan pemasaran minyak goreng, dan dugaan pembatasan pasar minyak goreng,” jelas Kepala Kantor Wilayah II KPPU, Wahyu Bekti Anggoro dalam Pres Rilis tertulisnya.

Pada minggu pertama penyelidikan (6-8 April 2022), KPPU telah memanggil 9 (sembilan) pihak. Tujuh pihak tidak memenuhi panggilan penyelidikan, salah satu pihak yang tidak memenuhi panggilan tersebut yaitu CV Harapan Makmur (Sungai
Budi Group) selaku distributor minyak goreng yang diproduksi oleh (Sungai Budi Group). Sebelumnya, CV Harapan Makmur yang berkedudukan di Provinsi Lampung
diagendakan untuk didengar keterangannya pada hari Jumat 8 April 2022. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

“Atas ketidakhadiran tersebut, Tim Investigasi KPPU akan mengagendakan pemanggilan kembali untuk melihat apakah penundaan kehadiran tersebut wajar atau terdapat indikasi upaya penghambatan proses penyelidikan. Pada proses penyelidikan selanjutnya, Tim Investigasi akan melakukan pemanggilan
terhadap 10 (sepuluh) pihak yang terdiri atas perusahaan pengemasan, produsen, dan distributor untuk menggali alat bukti,” tambahnya.

KPPU meminta para pihak dalam proses penyelidikan untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan guna memperlancar proses penegakan hukum.

BACA JUGA:  Soroti Call Center Satgas Covid di Lampung, Ombudsman: Harus Ada dan Harus Merespon!

“Sebagaimana diketahui pada Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang
menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika melanggar, perbuatan tersebut dapat diserahkan kepada penyidik
untuk dilakukan penyidikan,” tutupnya.(*)