KPPU Kanwil II Melakukan Diskusi Dengan PT pupuk sriwidjaja pemasaran Daerah (PPD) Lampung Dan Polda Lampung Terkait Tata Kelola Pupuk Subsidi

Lampung,- (BN.Net) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan diskusi dengan PT Pupuk Sriwidjaja Pemasaran Daerah (PPD) Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) sebagai tindak lanjut menanggapi isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah pemasaran PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang (Pusri) dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sesuai
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian, pemerintah hanya mensubsidi dua jenis pupuk yaitu jenis
Urea dan NPK.

“Sejalan dengan temuan awal KPPU, PT Pusri Pemasaran Daerah (PPD)
Lampung menyampaikan terdapat kondisi dimana kebutuhan lebih besar
daripada alokasi. Alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung untuk
pupuk Urea sebesar 285.405 ton atau 58 persen dari kebutuhan Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebesar 485.710 ton, sedangkan
alokasi pupuk NPK sebesar 178.036 ton atau 22 persen dari RDKK sebesar
803.061 ton. Saat ini terdapat 64 distributor di Provinsi Lampung untuk
pendistribusian pupuk bersubsidi,” kata Wahyu Bekti Anggoro, Kepala Kantor KPPU Wilayah II.

Atas data yang sebelumnya dimintakan
KPPU belum sepenuhnya disampaikan PT Pusri Pemasaran Daerah (PPD)
Lampung pada saat pertemuan. (*)

BACA JUGA:  Camat Tanjungkarang Pusat Turun Ke Lokasi Pembangunan Hotel Yello