Bandarlampung,- (BN.Net) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan High Level Meeting di Bandar Lampung, Kamis (7/12/2023).Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi pengendalian Inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 antara Pemerintah Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono membuka rapat dengan pemaparan terkait perkembangan inflasi terkini.IHK Gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan November 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm) dan lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan November dalam 3 tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm).
Berdasarkan sumbernya, inflasi pada bulan November 2023 didorong oleh komoditas
cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Lebih lanjut, disampaikan bahwa komoditas tersebut menyumbang inflasi sebanyak 4-6 kali selama tahun 2023.
Sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi terhadap komoditas tersebut, Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa: penegakan implementasi harga eceran tertinggi (HET), perkuat peran BUMD yang beroperasi di bidang pangan untuk komoditas strategis, serta optimalisasi peran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk stabilisasi harga pangan melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah (GPM).
Terkait kesiapan penyediaan uang kartal menjelang Nataru, BI bersama Perbankan di Lampung berkomitmen untuk menjaga ketersediaan uang layak edar di Lampung untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan di akhir tahun.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa, inflasi merupakan isu kolektif yang harus diselesaikan bersama-sama.
Gubernur Arinal menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan TPID akan melaksanakan berbagai upaya konkrit untuk
mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun.
Untuk memastikan Keterjangkauan Harga, akan dilakukan intensifikasi operasi pasar pada triwulan IV 2023 serta monitoring harga dan pasokan.
Dalam menjaga Ketersediaan pasokan, akan dilakukan pemantauan stok komoditas barang pokok (beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah), komoditas energi (LPG, listrik, BBM), serta transportasi (angkutan darat, laut, dan udara). Sebagai bentuk Komunikasi Efektif, akan disampaikan informasi terkait ketersediaan dan harga pangan oleh kanal media sosial instansi untuk menghindari informasi asimetris di masyarakat.
Terakhir, untuk memastikan Kelancaran Distribusi, akan dikerahkan dukungan Polda Lampung untuk mengantisipasi mobilitas komoditas strategis menjelang akhir tahun.
Hadir dalam rapat koordinasi High Level Meeting tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Fraksi PDI Perjuangan Kostiana, SE,MH. (*)