Bandarlampung, – Pemprov Lampung optimistis percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai dapat berjalan semakin optimal. “Rekomendasi DPRD merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja Pemprov Lampung dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Pemprov Lampung menyambut baik berbagai masukan konstruktif yang diberikan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD guna memantapkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi tata kelola belanja daerah, ketahanan pangan, hingga kondisi kritis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU).
Dalam rapat Paripurna DPRD, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, secara resmi mengesahkan Keputusan DPRD mengenai tindak lanjut LHP BPK. DPRD Provinsi Lampung meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera menindaklanjuti temuan tersebut demi perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang.
“Pemprov Lampung siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,” kata Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Dengan demikian, Pemprov Lampung optimistis percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai dapat berjalan semakin optimal. (**)
