Lampung Selatan, – Pemerintah pusat dan Pemprov Lampung perkuat kolaborasi percepatan perumahan rakyat. Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Parona, Jati Agung, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini melibatkan Kemendagri, BPS, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemprov Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani menegaskan rumah adalah kebutuhan mendasar yang berdampak langsung ke kualitas hidup. “Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujarnya. Ia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo lewat Program 3 Juta Rumah. Tahun lalu Lampung dapat 2.300 unit bedah rumah, tahun ini naik jadi 10.000 unit. “Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” katanya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sektor perumahan penggerak penting ekonomi. Ia memuji capaian Lampung yang tumbuh 5,58 persen pada Triwulan I 2026, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. “Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat baik,” ucapnya. Amalia mencatat masih ada 146.500 rumah tangga belum punya rumah dan 647 ribu rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. “Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung,” jelasnya.
Vice President BTN Mihardina Jati memaparkan BTN telah salurkan KPR Rp5,4 triliun secara nasional. “Khusus di wilayah Lampung dan sekitarnya, tercatat terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai mencapai Rp268,86 miliar,” ungkapnya. Sementara anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri mengapresiasi peningkatan program BSPS yang naik hampir lima kali lipat. Ia berharap dukungan untuk masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperkuat agar makin banyak warga dapat hunian layak.
Kegiatan ini jadi momentum kolaborasi pusat, daerah, perbankan, dan swasta untuk percepatan perumahan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan 68,13 persen penduduk Lampung usia produktif dan pertanian tumbuh 12 persen, kebutuhan rumah layak huni dipastikan terus meningkat seiring naiknya daya beli masyarakat. (**)
