Bandarlampung, Senin 29 Juni 2026 – Menanggapi 7 tuntutan PMII Lampung, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan sejumlah isu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, seperti Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, hingga RUU Perampasan Aset.
Meski demikian, Pemprov Lampung tidak lepas tangan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui jalur yang sesuai. Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian kami sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif,” kata Jihan.
Pertemuan tersebut menjadi wadah komunikasi langsung antara mahasiswa dengan Pemprov dan DPRD Lampung. Aksi berlangsung tertib dan menjadi cerminan kepedulian mahasiswa terhadap isu strategis. (*)
