Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung sepakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (16/7/2026).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel menjadi prioritas utama Pemprov Lampung.
“Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya LHP atas laporan keuangan Provinsi Lampung yang meraih opini WTP,” kata Jihan.
Dalam laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,713 triliun dan belanja daerah Rp6,685 triliun. SiLPA 2025 sebesar Rp98,278 miliar akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pada APBD tahun berikutnya.
Usai penyerahan draf Raperda oleh eksekutif kepada pimpinan DPRD, pembahasan akan dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi pada 17 Juli 2026.
“Kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” tutup Jihan. (*)
