Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).
Menurut Gubernur, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Namun ia menegaskan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan tata kelola keuangan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemprov untuk terus melakukan perbaikan melalui optimalisasi pendapatan daerah, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi. (*)
