Oleh: Andi Waluyo, Penyuluh Pajak, KPP Pratama Ternate.
Lanskap perpajakan di Indonesia sedang mengalami transformasi digital besar-besaran. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah beralih mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) atau yang lebih dikenal dengan Coretax System secara penuh. Perubahan ini bukan sekadar pergantian antarmuka aplikasi, melainkan sebuah reformasi fundamental dalam administrasi perpajakan yang menuntut perhatian serius dari seluruh Wajib Pajak (WP), khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan pekerjaan bebas.
Para profesional seperti dokter, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, hingga pekerja seni dan freelancer lainnya harus lebih peduli pada perubahan ini. Ada “alarm keras” yang sedang berbunyi: Jika Anda memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dan tidak segera memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui sistem Coretax sebelum 31 Desember 2025, sistem secara otomatis akan menetapkan Anda sebagai Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan.
Apa implikasinya? Kelalaian sederhana ini dapat mengubah kewajiban administrasi Anda dari sekadar pencatatan sederhana menjadi penyusunan laporan keuangan yang kompleks dan berbiaya tinggi.
Era Baru Coretax: Perubahan “Default” Sistem
Dalam sistem administrasi perpajakan yang lama, pengawasan terhadap kewajiban pembukuan atau pencatatan mungkin belum terintegrasi secara real-time. Namun, Coretax System dirancang untuk mengotomatisasi banyak proses bisnis DJP. Salah satu perubahan krusial yang dibawa oleh sistem ini adalah penetapan status kewajiban pembukuan.
Secara default atau aturan baku dalam sistem Coretax, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dianggap mampu dan wajib menyelenggarakan Pembukuan. Pengecualian hanya diberikan kepada mereka yang secara aktif dan sadar memilih untuk menggunakan haknya menghitung pajak dengan skema NPPN.
Jika seorang dokter atau notaris alpa dalam memberitahukan pilihan ini di sistem Coretax, sistem tidak akan “bertanya” dua kali. Pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya, sistem akan mengunci status mereka sebagai Wajib Pembukuan. Ini adalah proses administratif yang harus dicermati oleh para profesional yang ingin tetap praktis dalam urusan pajak.
Pembukuan vs. NPPN: Mengapa Ini Krusial?
Untuk memahami urgensi masalah ini, kita perlu membedah perbedaan mendasar antara Pembukuan dan Pencatatan (NPPN).
Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Proses ini harus ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak. Bagi seorang profesional yang sibuk melayani klien atau pasien, menyusun neraca dan laporan laba rugi bukanlah perkara mudah. Seringkali, hal ini mengharuskan mereka merekrut staf akuntansi khusus atau menyewa jasa konsultan profesional, yang tentunya menambah beban biaya operasional secara signifikan.
Sebaliknya, NPPN menawarkan kesederhanaan. Fasilitas ini dirancang khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi usaha dan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dengan NPPN, Wajib Pajak cukup melakukan Pencatatan sederhana atas peredaran brutonya saja. Tidak perlu neraca, tidak perlu laporan arus kas. Penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak dihitung hanya dengan mengalikan omzet dengan persentase norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dasar Hukum dan Hak Wajib Pajak
Penggunaan NPPN memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2015.
Pemerintah menyadari bahwa tidak semua Wajib Pajak skala kecil dan menengah memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pembukuan yang rumit. Oleh karena itu, opsi NPPN diberikan sebagai bentuk kemudahan (ease of administration). Namun, perlu diingat bahwa NPPN adalah “hak yang harus diklaim”. Jika tidak diklaim (diberitahukan) kepada DJP, maka hak tersebut dianggap gugur untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Relaksasi Batas Waktu: Kesempatan Emas hingga Akhir 2025
Dalam aturan normal, pemberitahuan penggunaan NPPN harus disampaikan paling lambat pada 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan (biasanya 31 Maret). Jika lewat satu hari saja, Wajib Pajak dianggap memilih pembukuan.
Namun, menyadari masa transisi menuju implementasi penuh Coretax, DJP memberikan kebijakan relaksasi yang sangat penting. Khusus untuk persiapan implementasi ini, batas waktu pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2025 diperpanjang hingga 31 Desember 2025.
Ini adalah “kesempatan emas” yang tidak boleh dilewatkan. DJP memberikan waktu yang cukup panjang agar para profesional dapat memigrasikan data dan pilihan preferensi perpajakan mereka ke dalam sistem baru. Mengabaikan tenggat waktu relaksasi ini sama saja dengan sukarela mendaftarkan diri untuk kerumitan administrasi di masa depan.
Simulasi: Seberapa Besar Pengaruhnya?
Mari kita lihat contoh konkret untuk menggambarkan betapa signifikannya peran NPPN.
Misalkan dr. Budi adalah seorang dokter umum yang membuka praktik mandiri di kota Ternate. Berdasarkan PMK 17/2015, persentase norma untuk jasa dokter di wilayah Ternate adalah 50% (sebagai ilustrasi, persentase dapat berubah sesuai aturan terbaru).
Jika dr. Budi memiliki total penerimaan bruto (omzet) dari praktik selama setahun sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah):
1. Dengan NPPN:
dr. Budi cukup mencatat omzetnya. Penghasilan Netonya dihitung otomatis:
Rp1.000.000.000 x 50% = Rp500.000.000 Angka Rp500 juta inilah yang kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikalikan tarif pajak progresif. Prosesnya selesai dalam hitungan menit.
2. Tanpa NPPN (Wajib Pembukuan):
Karena dr. Budi lupa memberitahukan penggunaan NPPN di Coretax, ia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ia harus mengumpulkan setiap struk pembelian obat, biaya listrik klinik, gaji perawat, biaya pemeliharaan alat, dan lain-lain. Ia harus menyusun jurnal akuntansi, buku besar, hingga menjadi Laporan Laba Rugi. Jika ia tidak bisa melakukannya sendiri, ia harus membayar jasa akuntan, katakanlah Rp5 juta hingga Rp10 juta per tahun, hanya untuk menyusun laporan tersebut. Belum lagi risiko kesalahan pencatatan yang bisa memicu pemeriksaan pajak.
Perbedaan beban administrasi antara kedua skenario di atas sangatlah mencolok.
Langkah Taktis: Apa yang Harus Dilakukan?
Bagi Anda para dokter, notaris, pengacara, konsultan, dan pekerja bebas lainnya, jangan menunggu hingga detik-detik terakhir. Sistem Coretax kemungkinan akan mengalami lonjakan akses menjelang akhir tahun. Berikut langkah taktis yang harus segera Anda lakukan:
1. Akses Coretax: Pastikan Anda telah melakukan aktivasi akun Coretax dan membuat kode otorisasi/ sertifikat digital.
2. Cari Menu NPPN: Temukan fitur Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada modul Layanan Wajib Pajak.
3. Submit Pemberitahuan: Isi formulir elektronik yang menyatakan bahwa omzet Anda di bawah Rp4,8 miliar dan Anda memilih menggunakan NPPN untuk Tahun Pajak 2025.
4. Simpan Bukti Penerimaan: Pastikan Anda mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai arsip hukum yang sah bahwa Anda telah menunaikan kewajiban pemberitahuan.
Penutup
Transisi ke Coretax adalah keniscayaan modernisasi perpajakan Indonesia. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas, sistem ini bisa menjadi kawan yang memudahkan atau lawan yang menyulitkan, tergantung pada kesigapan kita dalam merespons aturan mainnya.
Jangan biarkan kesibukan profesional membuat Anda lalai dalam administrasi perpajakan. Manfaatkan relaksasi batas waktu hingga 31 Desember 2025 ini sebaik-baiknya. Ingat, satu klik pemberitahuan hari ini dapat menyelamatkan Anda dari ribuan lembar dokumen pembukuan di masa depan. Sampaikan Pemberitahukan Penggunaan NPPN Anda sekarang, dan bekerjalah dengan tenang. (***)
