Gubernur: Keuangan Daerah Bukan Soal Angka, Tapi Soal Pelayanan dan Kepercayaan Publik
Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan bahwa tata kelola keuangan daerah bukan hanya soal menyeimbangkan neraca.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 di hadapan DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar.
“Keuangan daerah bukan hanya soal menjaga keseimbangan angka. Hal yang jauh lebih esensial adalah memastikan pembangunan berjalan optimal, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terus meningkat,” tegas Gubernur.
Ia berharap kedua rancangan tersebut segera dibahas dan disepakati bersama legislatif. Dengan begitu estafet pembangunan Lampung dapat terus berlanjut dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
