Penulis: Budi Arif Fahrudin, Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025,
Tag: DJP Bengkulu dan Lampung
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Gelar Media Gathering
Lampung, – Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengadakan media gathering dengan Pimpinan media di Kantor Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Jl. P.
Coretax DJP dan Peran ASN dalam Modernisasi Perpajakan
Oleh: Romi Putra Tarigan Di lingkungan instansi pemerintah, satu pertanyaan belakangan ini kerap terdengar: “Sudah aktivasi Coretax?” Kalimat singkat tersebut menjadi penanda
Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan DJP
Lampung , – Seiring dengan maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama
Kemenkeu Satu Lampung Audiensi dengan Kodam XXI/Radin Inten
Bandar Lampung,- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung (Kemenkeu Satu Lampung) menggelar audiensi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Inten Lampung dalam rangka
Belajar Kepatuhan Pajak dari Operasi Zebra 2025
Penulis : BANGUN SIGIT DIPOKUNCORO Penyuluh Pajak Ahli Pertama Operasi Zebra 2025 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 17–30 November 2025 dengan
Ketua JMSI Lampung Sepakat Dengan Pernyataan Sikap Terkait Pajak
Bandarlampung, – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, Ahmad Novriwan, menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung
DJP Bengkulu–Lampung Paparkan Hak dan Kewajiban Pajak bagi Media di Lampung
Bandarlampung, – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung paparkan terkait hak dan kewajiban perpajakan bagi media massa khususnya
PNBP dan Aspek Pajak Penghasilan
Oleh: Wasi Seto Wasisto — Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pendahuluan: PNBP dalam Struktur Pendapatan Negara Setiap tahun, pidato kenegaraan Presiden pada 16
Pencatatan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Oleh: Ashadi Mulyadi — Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 10
- Berikutnya
