Diduga Melakukan Pemotongan Dana DAK, K3PP Desak APH Telusuri Oknum Dinas Ketahanan Pangan Tubaba.

417

Tulang Bawang Barat,- (BN.Net) Ketua kajian kritis publik pembangunan (K3PP) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung Komentari pesona Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kelola dinas Ketahan Pangan dan Kinerja Insfektorat tubaba di ragukan, APH harus ambil alih

Hal tersebut yang di sampaikan Ahmad Basri. dalam pengamatan nya, Kencederungan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana dari Pemerintahan Pusat yang disalurkan oleh Kementerian kepada Kabupaten (Dinas) memiliki potensi Penyimpangan penyelewengan.ujarnya pada senin (4/4/2022)

“Sudah menjadi Rahasian umum sebenar yang namanya Dana Alokasi Umum / DAK yang merupakan ladang ” basah ” mudah dimainkan oleh para (Oknum) yang hanya mementingkan pribadinya yang mengelola nya”.cetusnya.

Menurut nya Model Peyimpangan Dana Alokasi Khusus / DAK “misalkan tidak sesuainya program data awal dilapangan – merubah atau mengalihkan program bantuan ketempat lain atau jika menyangkut bantuan uang langsung adanya pemotongan pada hak yang menerima

” Walaupun telah diberi yang namanya Tupoksi/juknis dari Kementerian Pusat agar program tersebut berjalan dengan baik tidak disalah gunakan tetap saja Prilaku di daerah masih penuh penyimpangan”papar Ahmad Basri

Apa lagi ,tambah Ahmad Basri kita sering membaca yang ditemukan oleh awak media massa online di Dinas Ketahanan Pangan Tubaba misalkan dalam program Pekarangan Pangan Lestari ( P2L)

” Ironis sekali jika dalam program Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Pusat juka sampai di sunatan ” bantuan dari 70 juta hanya mendapatkan 55 juta setiap kelompok penerima. Berapa jumlah kelompok penerima seluruhnya di Kabupaten Tubaba. Ada puluhan kelompok penerima.tuturnya

Meski tanggapan dari pihak Inspektorat Tubaba setiap menerima laporan dipastikan jawabnya akan ditindaklanjuti penemuan tersebut. Siap untuk memanggil pihak – pihak yang menikmati uang kelompok penerima bantuan, Kita tak perlu optimis menanggapinya. Sebab hampir semua laporan pada prilaku birokrasi yang dilakukan oleh (Oknum) ASN tidak mengalami progres kemajuan.

BACA JUGA:  Dana program PTSL di Tiyuh Kartaraharja Sudah Sesuai Kesepakatan Warga.

” setiap ada laporan hanya Sebatas berhenti dimeja ruang Inspektorat tubaba Akhirnya laporan menjadi sebuah kertas tumpukan sampah.persolan seperti ini seharusnya di ambil oleh APH,demi menuju tubaba bersih dari Korupsi,” pungkasnya. (Evendi)