Pembacaan Putusan Oleh Majelis Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilaksanakan Secara In Absentia

303

Bandar Lampung,- (BN.Net) Pada hari Rabu 27 April 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Alex Jayadi selaku Direktur PT Raja Kuasa Nusantara dengan Register Perkara: No.9/Pid.Sus-TPK/2021/PNTjk. dan terdakwa Andi Jauhar Yusuf selaku Direktur Utama BUMD PT. Lampung Jasa Utama dengan Register Perkara : No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PNTjk yang sidangnya tanpa dihadiri oleh para terdakwa atau In Absentia.

Sebelumnya, masing-masing terdakwa di dakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ammar putusan perkara atas nama Andi Jauhari Yusuf sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Andi Jauhari Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
4. Pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun.
5. Menetapan masa penahanan yang telah dijalani dilurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyerahkan barang bukti kepada terdakwa Alex Jayadi.
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
Ammar putusan perkara atas nama Terdakwa Alex Jayadi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Alex Jayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
4. Pembayaran uang pengganti Rp. 2.033.671.737,-. (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun
5. Menetapan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyerahkan kembali Barang Bukti yang telah digunakan kepada BUMD PT. Lampung Jasa Utama.
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

BACA JUGA:  Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid-19, Pemprov Lampung Bagikan Bantuan untuk Penyandang Disabilitas.

“Terhadap putusan majelis hakim tersebut, sikap jaksa penuntut umum dan penasehat hukum menyatakan pikir-pikir, setelah pembacaan putusan selesai majelis hakim menyatakan sidang selesai dalam keadaan tertib dan tetap menjaga protokol kesehatan,” tulis Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Press Release resminya. (*)