KPPU Melakukan Kajian Terhadap Kewajiban Pelaksanaan Kemitraan Pada Industri Perkebunan Nanas Di Provisi Lampung

Lampung,- (BN.Net) Berdasarkan pada UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar/menengah dengan UMKM.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II (Kanwil II) melakukan kajian terhadap kewajiban pelaksanaan kemitraan pada PT Great Giant Pineapple pada usaha perkebunan nanas. Kajian ini berlandaskan pada UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, yang mengatur ketentuan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

“Kanwil II KPPU akan mencermati apakah kewajiban kemitraan PT Great Giant Pineapple pada usaha perkebunan nanas sudah terpenuhi dan pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip kemitraan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 20/2008, yaitu Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksaan hubungan kemitraan,” kata Wahyu Bekti Anggoro, Kepala Kantor KPPU Wilayah II.

Kanwil II KPPU menghimbau agar para pihak bersangkutan untuk kooperatif serta
melaksanakan kewajiban kemitraan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, mengingat sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran kewajiban kemitraan berdasarkan pada Pasal 39 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu sanksi pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) bagi pelaku usaha besar. (*)

BACA JUGA:  Oknum Driver Next Taxi Ditindak Tegas secara Hukum oleh Perusahaan