Lampung,- (BN.Net) Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) akan menggelar seminar guna mengulas kinerja para Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Seminar ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana efektifitas kinerja Pj. Kepala Daerah dalam mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Diskusi terbuka ini akan dilaksanakan pada Selasa 21 Mei 2024, mulai pukul 08.00 WIB di Aula Prof. Abdulkadir Muhammad Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung dan direncakan dibuka oleh Rektor Universitas Lampung
Ketua Bagian HTN FH Unila, Dr. Yusdianto.,SH.,MH, mengatakan, keberadaan Pj. mengimplementasikan UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada mengatur soal Pilkada serentak di tahun 2024. Sehingga semua daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan tahun 2022 dan 2023 diharuskan dipimpin oleh Pj. Kepala daerah.
“Di Lampung sampai saat ini, ada tujuh daerah yang dipimpin Pj. Kepala daerah yaitu: Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus dan Pringsewu,” ujar Yusdianto, Minggu (19/5).
Menurut Yusdianto, Pj. Kepala daerah tidak bisa hanya dimaknai sebagai pengisian kekosongan kepemimpinan di daerah, tapi juga harus dimaknai sebagai upaya menjamin keberlangsungan pembangunan daerah dan pelayanan publik di daerah secara baik dan berkelanjutan.
“Meski kewenangan Pj kepala daerah dibatasi terutama dilarang membuat kebijakan yang bertentangan kebijakan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya, namun Pj Kepala Daerah tetap dituntut memiliki kemampuan berinovasi guna menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah,” terangnya.
Bahkan, Pj Kepala daerah dituntut memiliki kemampuan mengakselerasi pembangunan daerah dan pelayanan pada masyarakat. Sehingga keberadaan Pj. Kepala daerah benar-benar dirasakan manfaatnya di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Untuk itu melalui seminar ini dapat diketahui Kinerja Pj.kepala daerah dalam hal kemajuan, hambatan bahkan kendala apa saja yang dihadapi, atau setidaknya hambatan apa saja yang muncul,” ujarnya.
Karena itulah pentingnya seminar ini dilaksanakan, agar diketahui seperti apa Kinerja Pj.kepala daerah, sehingga ke depan bisa ada rekomendasi atau bahkan masukan demi perbaikan maupun penyesuaian regulasi.
Yusdianto menambahkan, keberadaan PJ Kepala Daerah selalu menimbulkan polemik terutama legitimasi dan kepuasaan public. Apakah dengan Pj. daerah mengalami kemajuan atau kemunduran ataukah hanya sekedar menjalankan administrasi pemerintahan.
“Maka pentingnya seminar ini diharapkan dapat mengetahui potensi daerah, tata kelola pembangunan dan keuangan daerah, permasalahan dan solusi yang telah dilakukan, penyelenggaraan urusan konkuren (wajib dan pilihan), dan yang lebih penting dari seminar ini adalah untuk mengetahui capaian Kinerja Pj. Kepala Daerah,” pungkasnya. (*)
