Bandarlampung, – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,07 persen (mtm) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,59 persen (mtm), Senin (2/2/2026).
Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,15 persen (mtm) serta rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Januari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi sebesar 0,11 persen (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Lampung secara tahunan tercatat sebesar 1,90 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy).
Dilihat dari sumbernya, deflasi Januari 2026 utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi, yaitu cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bensin, dan jeruk dengan andil masing-masing sebesar -0,25 persen; -0,12 persen; -0,06 persen; -0,03 persen; dan -0,02 persen (mtm).
Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit sejalan dengan peningkatan pasokan yang didukung oleh mulai masuknya masa panen di sentra produksi utama, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Timur.
Sementara itu, penurunan harga bawang merah selain dipengaruhi peningkatan pasokan selama masa panen, juga didukung realisasi kerja sama KAD B2B antara BUMD Jawa Tengah dengan Lampung.
Dari sisi nonpangan, penurunan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina.
Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam pada Januari 2026 tertahan oleh kenaikan harga komoditas pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman, yaitu emas perhiasan, tomat, kangkung, bayam, serta nasi dengan lauk, dengan andil masing-masing sebesar 0,08 persen; 0,05 persen; 0,04 persen; 0,03 persen; dan 0,03 persen (mtm).
Kenaikan harga emas perhiasan seiring berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global.
Selanjutnya, kenaikan harga tomat, kangkung, dan bayam disebabkan oleh penurunan produksi di daerah sentra akibat tingginya curah hujan.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5 ± 1 persen (yoy) pada akhir tahun 2026.
Namun demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dan dimitigasi, antara lain dari sisi Inflasi Inti (core inflation), berupa: (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak penyesuaian UMP yang direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; serta (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat.
Dari sisi inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food), risiko meliputi: (i) peningkatan curah hujan dan risiko banjir lokal yang berpotensi menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan, sejalan dengan analisis BMKG dan beberapa pusat iklim dunia yang memprediksi berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026; (ii) potensi peningkatan harga komoditas pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; serta (iii) potensi gangguan pasokan dan distribusi pangan ke Provinsi Lampung sebagai dampak meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera yang berisiko menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah.
Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) yang perlu dicermati meliputi: (i) kenaikan harga minyak dunia yang dipicu potensi gangguan pasokan global seiring berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah; serta (ii) normalisasi tarif angkutan darat dan laut pascaberakhirnya diskon tarif angkutan, serta insentif PPN DTP untuk angkutan udara pada periode HBKN.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga, utamanya komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) antarprovinsi maupun intraprovinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c. Penguatan koordinasi antar-OPD untuk mempercepat realisasi program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
d. Penguatan data pasokan untuk memperkuat monitoring ketersediaan pasokan.
3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi guna menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penguatan kapasitas transportasi melalui penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Yogyakarta.
c. Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui angkutan bahan pangan.
d. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar).
e. Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
4. Komunikasi Efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID provinsi dan kabupaten/kota guna menjaga awareness terhadap dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi untuk menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
c. Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan berkualitas.
d. Pemanfaatan media digital untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung. (**)
