Bandar Lampung,- 30 Oktober 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2026 tercatat positif di tengah kondisi perekonomian dan perdagangan global yang masih diliputi gejolak dan ketidakpastian. Deretan gelombang gejolak global dalam bentuk eskalasi konflik timur tengah, pengetatan moneter global, penguatan dolar AS dan yield US Treasury, serta perlambatan ekonomi tiongkok berpotensi menekan penerimaan negara. Meskipun demikian, Pendapatan Negara tetap mampu tumbuh dan neraca perdagangan luar negeri membukukan surplus. Walaupun sedikit terkontraksi seiring menurunnya pagu, realisasi Belanja Negara mencatatkan pertumbuhan pada komponen Belanja K/L. Kondisi fiskal yang stabil berperan sebagai benteng dalam melindungi daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi regional.
Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan Luar Negeri, Sektor Riil Tumbuh Stabil, dan Laju Inflasi Melandai
Meski dihadapkan dengan kelesuan ekonomi dan perdagangan global, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 berhasil mencatatkan surplus sebesar US$605,04 juta meningkat dari bulan sebelumnya sebesar US$433,3 juta. Peningkatan ini tidak terlepas dari kinerja ekspor yang bertumbuh 21,33% (mtm) dan 3,44% (yoy) dengan kenaikan ekspor terbesar pada pulp dari kayu 106,03% (mtm) dan bahan kimia organik 101,59% (mtm).
Sementara itu, aktivitas impor Agustus 2026 mengalami penurunan -29,99% (mtm) dan -54,25% (yoy) dipicu oleh turunnya impor biji-bijian, tanaman industri, dan pakan ternak -95,07% (mtm) dan pupuk -64,52% (mtm). Kendati demikian, impor sektor gula dan kembang gula serta bahan kimia organik mengalami peningkatan masing-masing senilai 35,33% (mtm) dan 32,60% (mtm). Hingga akhir triwulan III 2026, momentum pertumbuhan sektor riil Provinsi Lampung dapat terjaga dengan baik. Hal ini diperkuat dengan raihan pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 senilai 5,29% (yoy).
Selain itu, Konsumsi rumah tangga bertumbuh 4,86% (yoy), masih menjadi penopang utama ekonomi regional dengan porsi 61,08% terhadap PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga bertumbuh positif senilai 3,08% (yoy), dengan kontribusi sebesar 29,58% terhadap perekonomian daerah, menjadikannya komponen utama penopang PDRB setelah konsumsi rumah tangga. Sedangkan belanja pemerintah mengalami pertumbuhan 12,80% (yoy) yang berkontribusi 6,03% terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi daerah.
Pada September 2026, Lampung mengalami inflasi tahunan senilai 3,51% melandai dari bulan lalu yang senilai 3,53%. Tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari cabai merah, beras, cabai rawit, dan tomat. Penurunan harga bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, jagung manis, dan minyak goreng membantu menahan kenaikan inflasi.
Kinerja APBN September Positif, Penerimaan Konsisten Tumbuh, Belanja Akseleratif, dan Defisit Menyempit
Kondisi fiskal hingga 30 September 2026 tercatat positif dengan momentum peningkatan Pendapatan Negara terus terjaga, realisasi Belanja Negara akseleratif walau sedikit termoderasi, dan nilai defisit kian menyempit. Dana sebesar Rp10.298,08 miliar atau 82,61% dari target, telah tercatat masuk dalam penerimaan negara. Pendapatan Negara tersebut menghasilkan pertumbuhan terhadap penerimaan regional senilai 28,79% (yoy), melebihi nilai pertumbuhan penerimaan nasional. Kontributor utama kenaikan Pendapatan Negara diperoleh dari Penerimaan Perpajakan yang meningkat 34,15% (yoy) ditopang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta PPnBM yang berhasil tumbuh masingmasing 34,32% (yoy) dan 37,79% (yoy). Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional mencatatkan penerimaan sebesar Rp2.777,78 miliar, naik signifikan senilai 58,97% (yoy) dan telah melampaui target pagu senilai 123,21% didorong tingginya penerimaan Bea Keluar yang mencatatkan pemasukan sebesar Rp2.575,76 miliar akibat kenaikan harga komoditas ekspor Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp22.858,65 miliar atau 77,86% dari pagu, terkontraksi tipis -0,83% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang turun senilai -11,49% (yoy), meski Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh sebesar 31,08% (yoy). akselerasi BPP didukung oleh peningkatan realisasi pada hampir seluruh komponen yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Peningkatan tertinggi dicapai oleh Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp785,94 miliar, atau 54,92% dari pagu, meningkat 99,26% dibandingkan realisasi belanja tahun lalu. Secara fungsi, Kontribusi tertinggi ditunjukkan oleh Fungsi Pendidikan yakni 33,03% dari total BPP. Sementara Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 957,96% (yoy).
Secara detil, penyaluran TKD telah mencapai Rp15.293,11 miliar, atau 83,52% dari pagu. Berdasarkan jenisnya, terdapat lima komponen TKD dengan penyaluran tertinggi, yaitu DAU Block Grant sebesar Rp9.775,01 miliar, diikuti DAK Non Fisik-TPG ASN Daerah Rp1.730,80 miliar, DAK Non FisikDana BOS Rp1.663,82 miliar, kemudian Dana Desa Rp772,25 miliar, dan DAK Non Fisik-BOK & BOK-KB Rp292,49 miliar.
Hingga akhir triwulan III 2026, APBN Regional Lampung mencatatkan selisih pendapatan dengan belanja sebesar Rp12.575,33 miliar, atau 74,45% dari pagu, menyempit -16,47% (yoy). Penyempitan defisit sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Negara yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan Belanja Negara yang termoderasi.
Realisasi fiskal hingga September 2026 mencerminkan pendapatan dan belanja yang efektif menjaga daya beli serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ini menjadi landasan penetapan APBN 2027 untuk memperkuat dan menumbuhkan kedaulatan ekonomi.
Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Provinsi Lampung
Provinsi Lampung memiliki beberapa keunggulan untuk menjadi basis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Mayoritas penduduk beragama Islam sesuai data pada tahun 2025 yang mencapai 96,18% dari total penduduk. Kemudian struktur ekonomi regional yang berbasis sektor pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan) (data semester II 2026: 28,35%) dan UMKM (data tahun 2023: 99,5%). Namun, Lampung memiliki tantangan sendiri dalam bentuk tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat yang masih relatif rendah berdasarkan data OJK di tahun 2022 dan infrastruktur halal terpadu di Lampung yang masih terbatas.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen memperkuat sektor ekonomi syariah melalui kebijakan yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu perluasan inklusi halal value chain di tingkat hilir, optimalisasi pembiayaan syariah, dan edukasi pengelolaan dana sosial keagamaan di era digital. (***)
