Penulis: M. Syahrial Ismail, S. Pd
Lampung , – Perkembangan layanan keuangan digital yang sangat pesat di satu sisi meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 93,61 persen, namun di sisi lain membuka ruang baru bagi maraknya aktivitas keuangan ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat strategi pencegahan dan penanganan untuk melindungi konsumen dan masyarakat.
1. Upaya OJK dalam Mencegah dan Menangani Aktivitas Keuangan Ilegal
OJK sebagai koordinator Satgas PASTI melakukan tiga pendekatan utama: pencegahan melalui edukasi, penanganan melalui pemberantasan entitas, dan penegakan hukum.
Sepanjang Agustus hingga September 2026 saja, Satgas PASTI telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan, sekaligus menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal. c819
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya. c819
Penindakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 319 UU tersebut mewajibkan seluruh pelaku usaha pergadaian memenuhi perizinan paling lambat 12 Januari 2026.
2. Pencegahan Pinjaman Online Ilegal dan Investasi Ilegal
Dari 330 kasus yang ditangani pada periode Agustus-September 2026, didominasi 241 entitas pinjaman online ilegal, 8 entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas (impersonation), dan 7 aktivitas pinjaman pribadi. c819
Modus yang paling sering ditemukan adalah penawaran pinjaman cepat melalui situs, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Sementara investasi ilegal biasanya menawarkan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat tanpa penjelasan risiko yang masuk akal.
Ciri pinjol ilegal yang wajib diwaspadai:
– Meminta akses berlebihan ke seluruh kontak, galeri foto, dan email (pinjol legal hanya boleh akses CAMILAN: Kamera, Mikrofon, Lokasi)
– Penagihan dengan intimidasi, teror, dan penyebaran data pribadi
– Tidak terdaftar di OJK dan tidak memiliki alamat kantor yang jelas
3. Edukasi Masyarakat untuk Mengenali Modus Penipuan
OJK menilai kesenjangan literasi masih menjadi akar masalah. Hingga 2026, inklusi keuangan nasional 95,52 persen namun literasi baru 69,57 persen. Karena itu edukasi masif dilakukan melalui GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), Bulan Inklusi Keuangan, dan edukasi di sekolah, pesantren, hingga UMKM.
Masyarakat diimbau mewaspadai:
– Tautan hadiah, link phishing, dan broadcast WhatsApp/Telegram mengatasnamakan bank
– Akun palsu yang memakai foto profil keluarga atau pejabat untuk impersonation
– Skema penghapusan utang, dana hibah luar negeri, dan tender yayasan bodong
4. Peran Satgas PASTI
Satgas PASTI adalah forum koordinasi yang beranggotakan 14-17 instansi termasuk OJK, Bank Indonesia, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, Kominfo, dan lain-lain. Tugasnya:
– Melakukan crawling dan cyber patrol untuk menemukan situs/aplikasi ilegal
– Mengumumkan entitas ilegal kepada publik
– Mengajukan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Digital
– Menerima pengaduan melalui http://sipasti.ojk.go.id dan email satgaspasti@ojk.go.id
5. Peran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)
IASC adalah terobosan OJK bersama Satgas PASTI yang diluncurkan 22 November 2024 sebagai pusat penanganan penipuan transaksi keuangan yang cepat dan terintegrasi. bc82
IASC bekerja menghubungkan tiga pihak: masyarakat sebagai pelapor, bank/e-wallet/e-commerce sebagai eksekutor pemblokiran, dan OJK sebagai pengawas.
Capaian IASC hingga 30 September 2026:
– Menerima 702.342 laporan masyarakat
– Memblokir 702.833 rekening terkait penipuan
– Total dana yang berhasil diblokir Rp825,2 miliar dan dana yang dikembalikan ke korban Rp207,16 miliar c819
Data terbaru per 28 Oktober 2026, total dana yang diblokir meningkat menjadi Rp967,5 miliar dan dana kembali Rp208,9 miliar. Mekanismenya, korban wajib melakukan dua jalur: lapor ke IASC via http://iasc.ojk.go.id untuk jalur finansial (blokir rekening), dan lapor ke polisi untuk jalur hukum.
6. Pentingnya Prinsip 2L: Legal dan Logis
OJK di seluruh daerah mengkampanyekan prinsip sederhana sebelum menggunakan produk keuangan:
Legal berarti memastikan penyedia jasa memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan hanya percaya tampilan aplikasi yang meyakinkan, cek legalitas via Kontak OJK 157, WA 081157157157, atau website OJK. b81f
Logis berarti menilai kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Jika imbal hasil dijanjikan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang masuk akal, wajib curiga. Sebagai pembanding, bunga deposito resmi yang dijamin LPS hanya sekitar 5,75 persen per tahun. b81f
7. Peran Media Massa dan Masyarakat
Media massa memiliki peran vital sebagai benteng literasi. Beritanatural.net diharapkan terus menyebarluaskan daftar entitas ilegal, ciri-ciri modus, dan kanal pengaduan resmi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi korban tetapi menjadi pelapor aktif.
Masyarakat juga diminta:
– Tidak meneruskan broadcast penawaran keuangan yang belum terverifikasi
– Segera lapor jika menemukan indikasi ilegal di http://sipasti.ojk.go.id
– Segera lapor jika menjadi korban scam di http://iasc.ojk.go.id
8. Penguatan Pelindungan Konsumen di Era Digital
OJK memperkuat pelindungan konsumen melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), layanan SLIK via iDebKu, penguatan kerja sama OJK-Bareskrim Polri melalui PKS Penanganan Pengaduan di IASC, serta edukasi berkelanjutan.
Penutup
Pencegahan aktivitas keuangan ilegal tidak bisa hanya dilakukan regulator. Dibutuhkan sinergi OJK, Satgas PASTI, IASC, aparat penegak hukum, media, dan kesadaran masyarakat menerapkan prinsip 2L. Dengan lapor cepat, cek legalitas, dan berpikir logis, dana masyarakat dapat diselamatkan dan ruang gerak pelaku keuangan ilegal dapat dipersempit.
Penulis: M. Syahrial Ismail, S. Pd (Wartawan Madya)
