Bandarlampung, – Universitas Lampung (Unila) menegaskan komitmennya dalam menangani setiap laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi berinisial RF, Unila menjelaskan bahwa Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) telah melakukan langkah penanganan sesuai kewenangannya.
Proses tersebut meliputi pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, penyusunan konstruksi kasus, koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Dekan fakultas terkait, hingga penyampaian tiga rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan universitas dalam hal ini Rektor Unila.
Penanganan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d, Satgas PPKPT memiliki fungsi menerima, menindaklanjuti, dan menangani laporan maupun temuan dugaan kekerasan. Sementara itu, Pasal 29 memberikan kewenangan kepada Satgas untuk memanggil serta meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan ahli dalam proses pemeriksaan.
Dalam penanganan kasus ini, Satgas tetap melanjutkan mekanisme pemeriksaan resmi dengan menghormati pilihan korban yang tidak menghendaki penyelesaian melalui restorative justice atau penyelesaian secara kekeluargaan.
Satgas PPKPT Bersama Pimpinan Fakultas Pastikan Hak Akademik Korban Tetap Terpenuhi hingga Wisuda
Selain menjalankan tugas penanganan laporan dugaan kekerasan, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung bersama Dekan fakultas terkait juga mengambil langkah konkret untuk memastikan hak-hak akademik korban tetap terpenuhi. Langkah ini dilakukan agar persoalan yang sedang ditangani tidak berdampak pada keberlangsungan pendidikan, menghambat penyelesaian studi, ataupun merugikan masa depan akademik korban.
Dalam pelaksanaannya, dilakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap berbagai tahapan akademik yang harus diselesaikan korban. Salah satunya dengan mengupayakan pelaksanaan ujian tanpa kehadiran maupun keterlibatan RF. Hal ini dimaksudkan agar korban dapat mengikuti dan menyelesaikan tahapan ujian secara aman dan kondusif, tanpa harus berhadapan atau bergantung pada pihak yang dilaporkan dalam proses akademiknya.
Fasilitasi juga diberikan terhadap proses penyelesaian tesis, khususnya untuk memastikan kelancaran administrasi dan penandatanganan tesis tanpa melibatkan RF. Selain itu, dilakukan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan ujian agar korban tidak mengalami penundaan yang dapat memperpanjang masa penyelesaian studinya. Seluruh langkah tersebut tetap dilaksanakan melalui mekanisme dan kewenangan akademik yang berlaku.
Melalui berbagai upaya tersebut, korban memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan seluruh tahapan akademik yang menjadi kewajibannya. Pada akhirnya, korban berhasil menuntaskan studinya dan saat ini telah diwisuda. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa di tengah proses penanganan dugaan kekerasan yang berlangsung, universitas tetap berupaya memastikan korban tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih keberhasilan akademiknya.
Unila memandang bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan penanganan laporan. Perlindungan juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk memastikan korban tetap memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas layanan pendidikan, pendampingan, serta kesempatan menyelesaikan studi secara layak dan tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, fasilitasi proses akademik tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, dan memberikan perlindungan terhadap hak korban. Universitas memastikan bahwa proses akademik tetap berjalan secara profesional dan objektif dengan memperhatikan prosedur akademik, kewenangan pejabat yang berwenang, serta hak seluruh pihak yang terlibat.
Tindak Lanjut Terhadap RF Mengacu pada Ketentuan Disiplin ASN
Salah satu rekomendasi Satgas PPKPT berkaitan dengan tindak lanjut administratif terhadap terlapor RF sebagai dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN yang terbukti melakukan kekerasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, tindak lanjut administratif terhadap RF dilakukan melalui mekanisme disiplin PNS dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
PP Nomor 94 Tahun 2021, khususnya Pasal 3 huruf d, e, dan f, mengatur kewajiban PNS untuk menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan secara bertanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.
Selanjutnya, Pasal 5 huruf a melarang PNS menyalahgunakan wewenang. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar yang relevan untuk menilai dugaan pelanggaran disiplin apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur bahwa PNS yang terbukti melanggar kewajiban atau larangan disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai jenis pelanggaran, dampak, dan tingkat kesalahannya.
Proses penegakan disiplin tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku, dengan tetap menjamin objektivitas pemeriksaan dan hak terlapor.
Dengan demikian, penanganan administratif terhadap RF tidak berhenti pada rekomendasi Satgas, tetapi ditindaklanjuti melalui mekanisme disiplin kepegawaian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Satgas Sampaikan Tiga Rekomendasi kepada Pimpinan Universitas
Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKPT telah menyampaikan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan Unila.
Pertama, tindak lanjut administratif terhadap RF berdasarkan ketentuan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan PP Nomor 94 Tahun 2021.
Kedua, fasilitasi pendampingan hukum melalui Tim Advokasi Universitas Lampung apabila korban memilih menempuh proses hukum melalui kepolisian, berdasarkan pemberian kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, penyediaan alternatif pendampingan hukum melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), sesuai kebutuhan dan persetujuan korban.
Kedua pilihan pendampingan hukum tersebut dimaksudkan untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap bantuan hukum tanpa mengurangi haknya menentukan langkah yang akan ditempuh.
Rekomendasi Satgas dan Keputusan Pimpinan
Unila menegaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah mengatur secara jelas pembagian kewenangan antara Satgas PPKPT dan pimpinan perguruan tinggi.
Satgas memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, menyusun kesimpulan, dan menyampaikan rekomendasi hasil penanganan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 71, Rektor sebagai pemimpin perguruan tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi tersebut melalui penerbitan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk dosen berstatus PNS, proses pengenaan hukuman disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan kepegawaian berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021. Pembagian kewenangan ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas kelembagaan. Satgas tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepegawaian secara langsung, tetapi tetap menjalankan fungsi pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Unila Mengedepankan Perlindungan Korban dan Akuntabilitas Penanganan
Universitas Lampung menegaskan bahwa kedudukan atau jabatan struktural seseorang tidak menjadi dasar pemberian perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan kekerasan.
Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, independensi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak para pihak. Untuk menjaga kerahasiaan pemeriksaan dan melindungi pihak-pihak yang terlibat, Unila tidak membuka seluruh materi pemeriksaan kepada publik, sesuai ketentuan Pasal 30 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Universitas Lampung menghormati perhatian masyarakat dan media sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Unila berkomitmen memastikan rekomendasi Satgas ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang dan memberikan informasi perkembangan penanganan yang dapat disampaikan kepada publik tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan.
Universitas Lampung menegaskan bahwa setiap dugaan kekerasan harus ditangani secara serius, tanpa memandang jabatan atau kedudukan pihak yang dilaporkan. Penanganan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan perlindungan korban, objektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan. (***)
