Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rasionalisasi postur pendapatan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Hal ini dipengaruhi penyesuaian penerimaan pajak sesuai ketentuan
Tag: DPRD Provinsi Lampung
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar: Kebijakan Fiskal 2026-2027 Harus Disinergikan Hingga ke Kabupaten/Kota
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menerima penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan Rancangan KUA-PPAS 2027 dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna,
Pemprov Lampung Sampaikan KUA-PPAS 2026 dan 2027, Fokus Jaga Pertumbuhan dan Pelayanan Dasar
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah yakni Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan KUA-PPAS
Gubernur Apresiasi Semangat Pengabdian Purnawirawan Polri untuk Menjaga Stabilitas Lampung
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, nilai-nilai
Ekonomi Lampung 2025 Tumbuh 5,28 Persen, Kemiskinan Turun Jadi 9,66 Persen
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD
Pemprov Lampung Raih WTP 12 Kali Berturut, Gubernur: Ini Bukan Tujuan Akhir
Bandarlampung, – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas
Gubernur Lampung: APBD Harus Jadi Alat Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Bandarlampung, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi alat
Pemprov Lampung Perkuat Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja untuk Dorong Pembangunan Berkualitas
Bandarlampung, – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi
Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuk Tahap Berikutnya
Bandarlampung, – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Fraksi PKS: Keberhasilan APBD Harus Terasa Manfaatnya oleh Masyarakat
Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- Sebelumnya
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- 125
- Berikutnya
