Bandarlampung, – Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil memulihkan keuangan negara senilai Rp1.534.737.270. Uang miliaran rupiah itu ditarik dari piutang PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Cabang Panjang yang menunggak sejak 2022.
Keberhasilan tersebut diumumkan Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. bersama Wakajati Suwandi, S.H., http://M.Hum. dan jajaran dalam konferensi pers di Gedung Video Conference Pimpinan, Selasa (21/4/2026).
“Ini bukan sekadar angka. Ini bukti Datun Kejaksaan tidak hanya represif, tapi juga preventif menyelamatkan aset negara,” tegas Kajati Danang.
Bermula dari Piutang Sewa Lahan, Kasus ini bermula saat Pelindo Regional 2 Cabang Panjang memiliki piutang pada PT Indo Energy Solution terkait penggunaan aset lahan periode 2022 s.d. 2024. Total tunggakan mencapai Rp1,5 miliar lebih.
Untuk menagih hak negara, Pelindo memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kepala Kejati Lampung selaku Jaksa Pengacara Negara. Dasar hukumnya jelas: Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang memberi kewenangan Datun bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara.
Berbekal SKK itu, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejati Lampung langsung melakukan negosiasi non-litigasi dengan PT Indo Energy Solution.
Hasilnya, tercapai kesepakatan. PT Indo Energy Solution bersedia melunasi seluruh piutang sewa lahan periode 2022–2024 senilai Rp1.534.737.270 di hadapan Jaksa Pengacara Negara.
Datun Bukan Cuma Menuntut, Tapi Menyelamatkan. Kajati Danang menegaskan, capaian ini adalah wujud nyata optimalisasi fungsi Datun. Kejaksaan tidak menunggu perkara jadi pidana dulu, tapi aktif memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain yang mencegah kerugian negara.
“Kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam membantu BUMN memulihkan keuangan negara telah dilaksanakan secara optimal,” ujarnya. (**)
