Bandarlampung, – Peran APBN dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Lampung hingga akhir tahun 2026 menjadi fokus utama dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional Lampung yang digelar di Aula Semergow, Kanwil DJPb Lampung, Kamis (5/11/2026).
Saat sesi di tanya jawab, Syahrial dari media Beritanatural.net menanyakan terkait kondisi ekonomi di Lampung. “Dengan kondisi ekonomi saat ini, bagaimana APBN Lampung berperan menjaga inflasi dan daya beli masyarakat di Lampung sampai akhir tahun?” Tanya Syahrial.
Menjawab pertanyaan terkait kondisi ekonomi dan inflasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwanto menjelaskan bahwa strategi utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan.
“Kendalikan impornya ya, kecuali memang untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau memang barang yang bisa ditunda, kita tunda. Tapi kalau yang sangat dibutuhkan masyarakat tentu akan dilakukan secara terkendali,” ujar Purwanto dalam konferensi pers tersebut.
Ia menegaskan, impor yang berlebihan harus dicegah agar tidak menekan harga komoditas lokal di Lampung yang merupakan daerah produsen pangan.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah memastikan intervensi langsung di lapangan ketika terjadi kekurangan pasokan.
“Kemudian kalau di sana ada pangan yang sedang kekurangan dan segala macam itu pemerintah akan memasoknya, menyediakan suplainya melalui operasi pasar dan lain-lain. Itu yang kita lakukan selama ini,” jelasnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Di pusat ada Kemendagri, sementara di daerah dilakukan pemantauan mingguan.
“Di daerah kita memantau mingguan, kira-kira barang apa komoditi apa yang menyebabkan kenaikan harga. Nah itu kita jaga terutama kebutuhan barang-barang pokok seperti gas, gula dan lain-lain. Kalau ada kesulitan itu memang harus pemerintah yang akan turun tangan,” tambahnya.
Selain menjaga inflasi, APBN juga berperan menjaga kepastian berusaha agar roda ekonomi tetap berjalan.
“Nah selebihnya ya kita menjaga perekonomian untuk stabil. Stabil kan orang berusaha ada kepastian usaha sehingga mau berproduksi, jadi suplai barangnya juga lancar. Jangan sampai ada hambatan suplai,” pungkasnya.
Konferensi Pers APBN KiTa Regional Lampung Realisasi s.d. 30 September 2026 ini dihadiri Kakanwil DJPb Lampung Purwanto, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Firman Tatariyanto, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Andri Dwinanto serta jajaran Kemenkeu lainnya. (Syah)
