DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna.

102

Bandar Lampung,- BeritaNatural.Net Beberapa indikator utama sosial ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meskipun masih relatif rendah dibandingkan Nasional, akan tetapi terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Wagub menyadari pada lingkup internal, Pemerintah daerah ke depan masih menghadapi berbagai tantangan dalam banyak aspek pembangunan.

Itulah sebabnya, dibutuhkan kerja keras dan pondasi yang kokoh yang harus dipersiapkan. Perekonomian Lampung memerlukan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan ditopang oleh sektor yang bernilai tambah tinggi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur yang handal harus terus kita tingkatkan.

“Kita juga harus mampu berinovasi dan menguasai teknologi untuk menjawab kebutuhan masa depan. Peningkatan kualitas layanan birokrasi perlu terus dilakukan. Kita juga dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi potensial, serta alokasi sumber keuangan secara lebih efisien dan efektif agar mampu berdaya saing,” kata Nunik.

Secara singkat, dengan memperhatikan dinamika perekonomian global dan nasional, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung tahun 2021 dirancang sebagai berikut yaitu Pertama, perekonomian Lampung hingga akhir tahun 2020 diperkirakan tetap tumbuh positif seperti yang telah kita asumsikan pada perubahan APBD tahun 2020 sebesar 3-3,5 persen.

Kedua, pengendalian inflasi untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dan Ketiga, dengan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi dan Laju inflasi tersebut, diharapkan dapat tercermin pada tingkat pendapatan perkapita, yang diproyeksikan sebesar 44 – 45 juta rupiah per kapita.

”Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp7,167 triliun yang terdiri dari Belanja Operasi Rp5,232 triliun, Belanja Modal sebesar Rp619,7 milyar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp30 milyar,” ujarnya.

BACA JUGA:  LKPJ Walikota Metro Tahun Anggaran 2020 Pada Paripurna DPRD Kota Metro.

Selain itu, kata Nunik, juga dianggarkan Belanja Transfer sebesar Rp1,284 triliun yang merupakan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dengan memperhatikan besaran proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selisih anggaran akan dimanfaatkan untuk mengimbangi kebutuhan Pembiayaan Daerah yaitu untuk menambah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp30,390 milyar.

Selain itu, pembayaran cicilan Pokok Hutang atas pinjaman daerah sebesar Rp141,180 milyar, sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021.

“Demikianlah Pokok-Pokok Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Harapan kami, substansi KUA dan PPAS secara rinci dapat ditindaklanjuti dalam forum pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,” ujar Wagub.

Wagub Nunik berharap pembahasan terhadap KUA-PPAS tersebut dapat berlangsung lancar, sehingga pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2021 beserta Nota Keuangan dapat berjalan sebagaimana telah dijadwalkan. (Rls)